Seputar Peradilan

RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

4 5

Pengadilan Agama Majalengka pada Hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 mengadakan rapat penyusunan SAKIP Tahun 2020 yang bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Majalengka. Rapat ini diikuti oleh seluruh Tim yang telah dibentuk oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka. Penyusunan SAKIP pada Tahun ini termasuk didalamnya penyusunan Renstra 2020 - 2024, dimana Renstra 2015 - 2019 telah berakhir pada Tahun 2019 kemaren. Untuk itu dibutuhkan kerja ekstra keras mengingat waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya sangat sedikit.

Terlebih lagi SAKIP Pengadilan Agama Majalengka pada Tahun 2019 kemaren telah memperoleh Predikat Terbaik I se PTA Jawa Barat. Untuk mempertahankan Juara I tentu tidaklah mudah, perlu komitmen yang luar biasa dari seluruh Stake Holder Internal. Tugas mempertahankan ini bukan dibebankan kepada segelintir orang, SAKIP adalah buah kinerja dari seluruh ASN Pengadilan Agama Majalengka sehingga semuanya harus merasa bertanggungjawab dalam proses berjalannya SAKIP.

Hasil gambar untuk SAKIP

SAKIP itu sendiri merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

2

Cikal bakal lahirnya SAKIP LKjIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. InsyaAllah SAKIP Pengadilan Agama Majalengka pada Tahun 2020 ini mampu mempertahankan predikat yang telah diraihnya. Aamiin